Penggugat Lahan Kebun Bibit DKI Diduga Rekayasa Bukti

Penggugat Lahan Kebun Bibit DKI Diduga Rekayasa Bukti

JAKARTA – Gugatan Ali Effendy dan kawan-kawan terhadap Dinas Kehutanan DKI Jakarta atas kepemilikan kebun bibit seluas 7,4 hektare di Srengseng, Jakarta Barat, diduga dilakukan dengan rekayasa terstruktur. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum DKI, Nur Fadjar, mengungkapkan bagaimana rekayasa yang matang dari pensiunan Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tersebut. Salah satunya dengan surat keterangan dari Lurah Srengseng saat itu, Endang Prihatin Handayani. Isinya, girik milik Ali dan penggugat lain tercatat di Buku Leter C Kelurahan Srengseng. “Tanah kebun bibit itu kan aset DKI, kenapa Lurah malah mengeluarkan surat keterangan yang diminta para penggugat?” kata Nur Fadjar di Balai Kota Jakarta, kemarin. Lahan kebun bibit Srengseng terancam lepas karena pemerintah DKI terlambat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 13 Desember 2017.

Pengadilan mengabulkan gugatan Ali Effendy dan kawan-kawan. Gugatan diajukan pada Maret 2017. Sebelum menggugat, Ali diduga memalsukan girik. Biro Hukum melaporkannya ke Kepolisian Daerah Metro Jaya pada 3 Juli lalu. Berbekal girik tadi, Ali meminta penjelasan hak atas tanah milik adat nomor C kepada Endang pada 11 Mei 2015. Endang merespons dengan menerangkan bahwa girik tersebut tercatat di Buku Leter C Kelurahan Srengseng. Melalui kuasa hukum, mereka lantas melaporkan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI ke Bareskrim Polri pada Juni 2015 dengan tuduhan memasuki pekarangan tanpa izin. Bareskrim, pada 5 Maret 2016, meminta Kantor Pertanahan Jakarta Barat mengukur dan memetakan lahan kebun bibit. Alasannya, lahan yang diklaim Ali diduga tumpang-tindih dengan lahan kebun bibit milik Dinas. “Dari pengukuran itulah Ali jadi tahu mana batasan lahan, dan itu dijadikan materi gugatan ke pengadilan,” tutur Fadjar.

Ali bahkan menggunakan surat keterangan Lurah Endang tadi sebagai bahan menggugat Dinas. Ternyata hakim sangat mempertimbangkan bukti-bukti yang disodorkan penggugat dengan alasan girik Ali lebih kuat daripada girik milik Dinas. Girik itu dianggap resmi karena tercatat di Buku Leter C Kelurahan Srengseng. “Apabila ada girik yang tidak tercatat di kelurahan, administrasi terhadap girik itu cacat,” begitu bunyi salinan putusan Pengadilan. Menurut Fadjar, girik milik Dinas autentik. Jika riwayat jual-belinya diurutkan, girik yang dimiliki Dinas tercatat di Buku Leter C Kelurahan Srengseng. “Girik Dinas Kehutanan itu asli dan asal-usulnya jelas.” Endang belum menjelaskan alasan menerbitkan surat tersebut. Panggilan telepon Tempo tak direspons. Pertanyaan via pesan elektronik hanya dibaca. Adapun istri Ali, Aisyah, mengatakan suaminya sedang tidur dan belum bisa diwawancarai. “Bapak lagi sakit,” ujarnya, kemarin. Sekretaris Dinas Kehutanan DKI, Uus Kuswanto, menyayangkan tindakan Endang. Mestinya dia lebih dulu bertanya kepada Dinas sebelum meneken surat. “Surat keterangan itu membuat aset kami terancam melayang.” Tindakan Endang pun diusut. “Sudah diperiksa,” ucap Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat DKI, Nirwani Budiati.