Syafruddin Temenggung Dituntut 15 Tahun Bui

JAKARTA – Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dihukum 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menyatakan Syafruddin terbukti bersalah dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Jaksa menyebutkan, Syafruddin tetap menerbitkan SKL meski mengetahui ada mis-interpretasi dalam pelunasan utang BDNI yang dilakukan Sjamsul Nursalim, pemegang saham pengendali BDNI.

Sebagian utang BDNI dilunasi dengan piutang tambak udang yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja dan PT Wachyuni Mandira senilai Rp 4,8 triliun. Syafruddin, menurut jaksa, melaporkan sebanyak Rp 2,8 triliun utang petani tambak milik Sjamsul macet. Untuk itu, Syafruddin mengusulkan penghapusbukuan terhadap Rp 2,8 triliun kredit macet. Namun usul itu belum disetujui oleh presiden, yang saat itu dijabat oleh Megawati Soekarnoputri. “Terdakwa mengetahui belum ada persetujuan presiden mengenai penghapusbukuan utang petambak, tapi terdakwa tetap mencantumkan usul penghapusan porsi utang petambak sebesar Rp 2,8 triliun,” kata jaksa Chaerudin kemarin. Atas perbuatannya, jaksa menyatakan Syafruddin telah merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun dan memperkaya Sjamsul. Sebagai pelaku aktif, sikap Syafruddin yang tidak berterus terang dan tidak menyesali perbuatan dipertimbangkan jaksa sebagai hal yang memberatkan tuntutan. Adapun hal yang meringankan adalah Syafruddin dianggap belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan.

Kuasa hukum Syafruddin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan jaksa tidak bisa mengungkap secara terang kesalahan kliennya. Menurut dia, fakta-fakta persidangan juga tidak mengungkap kesalahan Syafruddin. “Jaksa tidak mengungkap kapan tindak pidana terjadi. Semua saksi yang hadir di sidang mengatakan kerugian negara terjadi pada 2007. Syafruddin menyerahkan tanggung jawab BPPN kepada menteri keuangan tahun 2004,” katanya. ?